TORUT, PEDOMANMEDIA - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Peduli Toraja, Yulius Dakka menolak dengan tegas Pilkada di Toraja Utara (Torut) yang dianggap cacat konstitusional.
Hal ini buntut dari pelantikan 147 ASN yang dilakukan oleh Yohanis Bassang pada tanggal 22 Maret 2024 lalu di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara, yang dianggap bertentangan dengan UU Pilkada.
"Jadi kaitan dengan adanya pelantikan yang dilakukan oleh Yohanis Bassang pada tanggal 22 Maret 2024 lalu harus diselesaikan dengan tuntas oleh KPU," ujar Dakka kepada awak media, Jumat (13/9/2024).
"Bagaimana kaitan kegiatan itu dengan pendaftaran bapak Yohanis Bassang sebagai salah satu bakal calon, dan posisi kegiatan pelantikan itu jika dikaitkan dengan pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah" sebut Dakka.
Dakka akan menyambangi KPU dan Bawaslu meminta penjelasan dan penyelesaian konkrit terkait dugaan pelanggaran terhadap UU Pilkada yang dilakukan oleh bakal calon Bupati Petahana Yohanis Bassang.
Menurutnya hal tersebut merupakan bola liar dikalangan masyarakat, terjadi pro dan kontra, untuk itu agar Pilkada di Torut tidak dalam konteks cacat konstitusional maka KPU dan Bawaslu sebagai pemilik otoritas harus bisa menyelesaikan persoalan ini.
"Apakah benar telah terjadi pelanggaran seperti yang dipahami oleh sejumlah pihak, dan apa dampak dari pelanggaran itu kalau dikatakan melanggar," Lanjutnya.
Yulius Dakka meyakini KPU dan juga Bawaslu tidak akan kesulitan untuk menyikapi adanya kegiatan pelantikan oleh Yohanis Bassang pada tanggal 22 Maret 2024 lalu itu.
"Kami sebenarnya tidak meragukan KPU dan Bawaslu, hanya saja kami merasa punya tanggung jawab untuk memberikan pesan ke KPU bahwa masyarakat akan bersama dengan KPU untuk menjalankan konstitusi," ucap Dakka.
"Namun apabila ingin mencoba untuk mengabaikan konstitusi maka dipastikan masyarakat akan bersebrangan dengan mereka," ucapnya dengan serius.