Petinggi Parpol Diduga Kuasai Aset Daerah di Masamba, APH Diminta Turun Tangan
Sebaiknya kooperatif tidak melawan hukum dan segera mengosongkan tanah bangunan milik Pemprov Sulsel.
MASAMBA, PEDOMANMEDIA – Seorang petinggi partai politik di Kabupaten Luwu Utara dilaporkan menguasai aset milik Pemerintah Provinsi Sulsel. Penguasaan aset daerah ini menuai sorotan dari Lembaga Kontrol Keuangan Negara (LKKN) Sulsel.
Aset yang dimaksud tercatat sebagai aset Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Lokasinya berada di Jln Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba.
Menurut Wakil Ketua Lembaga Kontrol Keuangan Negara (LKKN) Andi Fikri, perintah pengosongan eks Kantor UPCDK Masamba dan rumah jabatan melalui surat edaran Sekda Pemprov Sulsel sudah diterbitkan sejak bulan Agustus 2023.
"Sampai sekarang diduga masih digunakan untuk kepentingan pribadi sebagai rumah tinggal sekaligus kantor partai. Saya kira ini perbuatan melawan hukum yang bisa ditangani kejaksaan maupun kepolisian daerah (Polda) yang ada di Sulsel," kata Andi Fikri ke awak media, Selasa (10/09).
Fikri menyarankan, sebaiknya kooperatif tidak melawan hukum dan segera mengosongkan tanah bangunan milik Pemprov Sulsel.
Lebih lanjut kata dia, walaupun yang bersangkutan berdalih bahwa aset pemerintah hanya tinggal 20% bangunan, tanah yang berasal dari eks pegawai Polhut yang kemudian telah dibeli yang bersangkutan. Wajib ditinjau ulang dan ditangani secara komprehensif oleh pihak yang berwajib dalam hal ini DLHK dan BKAD Sulsel, karena kebenarannya belum diketahui secara utuh.
"Agar tidak menjadi simpang siur, dan menyebabkan potensi kerugian negara, kami meminta sekretariat daerah maupun DLHK untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut," tegasnya.
"Sebaiknya segera dituntaskan, aparat penegak hukum segera tindaki dan melakukan penyelidikan ke pihak-pihak terkait, barangkali ada yang bermain," pungkasnya.
