Hak Angket DPRD Buru Rp 102 M Duit Covid-19 yang Disunat Pemkot Makassar

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA – DPRD Makassar segera membentuk hak angket untuk memburu dana Covid-19 yang "raib"dari rancangan APBD Perubahan. Terdapat sekitar Rp 102 miliar yang disunat dari total Rp 200 miliar yang disepakati.

"Kita akan kejar selisih Rp 102 miliar yang hilang dari APBD. Inikan aneh, sudah disepakati Rp 200 miliar tapi kenapa hanya Rp 98 miliar terealisasi. Karena itu kami akan bentuk hak angket untuk menyelidiki itu," ujar Jubir Badan Anggaran DPRD Makassar Mario David, Jumat (2/10/2020).

Menurut Mario, tim hak angket nantinya akan mengejar pengalihan selisih dana Covid-19 itu. Dalam rancangan APBD-P kata Mario terdapat beberapa kejanggalan.

"Ada beberapa yang harus kita perjelas. Selain selisih dana Covid, juga ada penambahan belanja tidak langsung pegawai yang mencapai Rp 30 miliar. Kenapa ada skema pengalihan seperti itu. Padahal prioritas anggaran perubahan ini untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi," kata Mario.

Mario menjelaskan, perlu diselidiki mengapa tiba tiba pemkot melakukan pemangkasan dana Covid dalam jumlah besar. Lantas dana itu dialihkan ke mana, dan siapa yang merancang pengalihan.

Kata dia., "raibnya" dana Covid-19 sama sekali di luar pengetahuan Dewan. Dewan sebelumnya telah menyepakati Rp 200 miliar yang seluruhnya untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi.

Mario menuding pemkot memaksakan kehendak. Pemkot seenaknya merancang postur APBD-P untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan upaya penanganan Corona.

Mario David juga menyoroti terbitnya 5 SK Parsial yang mengalokasi anggaran sekitar Rp 263 miliar tanpa pembahasan di DPRD.

Kata dia, SK itu baru diketahui setelah dua kali penundaan rapat dokumen KUA PPAS.

"Nilainya juga luar biasa besar. Itu dianggarkan tidak ada hubungannya dengan penanganan Covid. Dalam SK parsial itu ada pengalihan Rp 30 miliar untuk belanja pegawai," terang Mario.

Selain itu terdapat anggaran pengadaan truk sampah sebesaer Rp 60 miliar, pengadaan lahan parkir Rp 33 miliar, dan pedestrian di kawasan Tanjung Bunga senilai Rp 120 miliar.

"Ini kan anggaran aneh. Di tengah kesulitan masyarakat masih ada alokasi anggaran yang tidak penting," katanya.

Mario mengatakan, Dewan telah merekomendasikan agar infrastruktur kesehatan diprioeitaskan untuk penanganan Covid. Ia menyebut ada dua rumah sakit yang harusnya segera diselesaikan yakni RS Batua dan RS Ujungpandang Baru.