Kemendagri: IKP Bawaslu Bantu Pemerintah dalam Pencegahan Kerawanan Pemilu
Potensi-potensi tersebut saya harap dapat diatasi bersama oleh penyelenggara pemilu, Lembaga-lembaga pemerintahan.
JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengapresiasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). IKP membantu pemerintah melakukan pencegahan.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada Bawaslu yang telah meluncurkan IKP yang berfungsi sebagai peringatan dini potensi gangguan terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu 2024,” ujarnya saat menghadiri acara peluncuran IKP Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat (16/12).
“IKP tersebut menjadi referensi bagi pemerintah dan pemda bersama instansi lainnya untuk membuat kebijakan dan tindakan pencegahan potensi gangguan sebagaimana data – data yang disajikan dalam IKP,” tambahnya. Konstruksi IKP terdiri dari 4 dimensi, 12 subdimensi dan 61 indikator. Empat dimensi tersebut diantaranya; 1.Konteks Sosial dan Politik, 2.Penyelenggaraan Pemilu , 3.Kontestasi, 4.Partisipasi. Sementara itu, untuk IKP tingkat provinsi, lima provinsi masuk kategori Rawan Tinggi, 21 provinsi Rawan Sedang, dan 8 provinsi Rawan Rendah.
Lebih lanjut Bahtiar juga berharap seluruh potensi rawan tersebut dapat dicegah dan diatasi.
“Potensi-potensi tersebut saya harap dapat diatasi bersama oleh penyelenggara pemilu, Lembaga-lembaga pemerintahan, peserta pemilu dan masyarakat sehingga pemilu berlangsung LUBER JURDIL, aman dan damai,” tutupnya.
