JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) kembali menggelar webinar. Edisi kali ini, Sabtu (10/12/2022) mengangkat tema "Menjaga Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pemilu 2024."
Webinar yang dipandu oleh Aprilianita Putri itu menghadirkan sejumlah narasumber dan pakar yang ahli di bidangnya. Di antaranya Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang juga pendiri Institut Otonomi Daerah (i-otda) Prof. Djohermansyah Djohan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja, dan Dosen Departemen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi.
Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) MIPI Baharuddin Thahir yang sekaligus memantik jalannya diskusi. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, tema tersebut diangkat untuk membahas 'netralitas' secara lebih luas. Tak hanya untuk penyelenggara Pemilu saja, namun juga untuk seluruh penyelenggara negara.
"Dua-duanya harus netral, yang satu menyelenggarakan Pemilu, yang satu lagi tidak menyelenggarakan Pemilu, tapi sama-sama menjadi instrumen negara," kata Thahir.
Thahir menambahkan, pelaksanaan pesta demokrasi masih perlu perbaikan-perbaikan di segala sisi. Tak hanya berbicara soal meningkatkan partisipasi pemilih, namun juga komitmen penyelenggara negara yang berintegritas.
"Penyelenggaraan negara (diharapkan) menunjukkan, bisa memberikan pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat," ujarnya.
Dengan narasumber yang dihadirkan, Thahir berharap webinar edisi kali ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat sebagai pemilih, maupun bagi penyelenggara negara.
Dirinya pun mengapresiasi para narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan kepada masyarakat di akhir pekan.
TAG
BERITA TERKAIT
-
MIPI Harap Regulasi Pelantikan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024 Disegerakan
-
Undang Peneliti BRIN dan Dosen STPMD, MIPI Kaji Pemikiran Masa Depan Otoda
-
MIPI Kritisi Potensi Sumber Daya yang Belum Digali Maksimal oleh Pemda
-
MIPI: Tingkat Demokrasi dalam Otonomi Daerah Sejalan dengan Kesejahteraan Rakyat
-
MIPI: Otonomi Daerah Harus Lahirkan Inovasi dan Kesejahteraan Rakyat