Ahmad Sabang: Penyaluran BLT Bisa Tekan Praktik Money Politic di Pilkades Takalar

TAKALAR, PEDOMANMEDIA - Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Takalar, tinggal menghitung hari. Sejumlah wacana serta persepsi untuk menyukseskan perhelatan Pilkades berjalan jujur serta adil pun terus bergulir. Salah satu wacana yang kini mencuat, adalah soal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa serta bantuan-bantuan pemerintah lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

Penyaluran dana bantuan jelang Pilkades ini, pun marak menjadi bahan pembicaraan.

Ada anggapan dari sebagian stakeholder, sebaiknya penyaluran BLT DD atau bantuan-bantuan pemerintah lainnya ditunda dulu sampai perhelatan Pilkades usai. Mereka berdalih serta khawatir, jika penyaluran dana bantuan ini, rawan dimanfaatkan untuk kepentingan salah satu calon kepala desa atau kelompok-kelompok tertentu.

Menyikapi wacana tersebut, mantan Kepala Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Ahmad Sabang, angkat bicara.

Ahmad Sabang mengajak semua stakeholder untuk menyamakan persepsi serta pandangan, terkait tujuan utama penyaluran BLT – DD, semata mata untuk kepentingan masyarakat miskin pada masa pemulihan ekonomi secara nasional, pasca pandemi Covid 19.

Ahmad Sabang menguraikan, menunda penyaluran BLT DD, adalah langkah yang keliru dan merugikan masyarakat miskin yang ada di Desa, terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), karena harusnya mereka sudah dapat memanfaatkan bantuannya malah ditunda hanya karena ada Pilkades.

“Saya justru berpandangan berbeda. Untuk bantuan-bantuan pemerintah yang anggarannya sudah cair sebaiknya segera dibagikan ke masyarakat agar mampu menekan angka money politic menjelang perhelatan Pilkades serentak yang sisa empat hari lagi, karena salah satu sasaran yang sangat rentan bagi para pelaku money politic adalah kelompok masyarakat miskin. Yang mungkin karena tekanan ekonomi mudah tergiur untuk menerima uang,” tegas Ahmad.

“Jadi saya berharap agar bantuan-bantuan tersebut segera disalurkan, sisa pengawasan yang harus diperketat, dan itulah peranan kelembagaan-kelembagaan yang ada di Desa, teruma Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” tambah, Ahmad Sabang.

Ahmad Sabang menimpali, dalam menyikapi wacana ini, kita jangan memakai logika terbalik yang justru akan merugikan masyarakat, lagi pula salah satu ukuran keberhasilan pemerintah adalah bagaimana kemudian mampu menyerap anggaran sebanyak mungkin dan sesegera mungkin untuk kepentingan masyarakat.