Prof Jimly: Bahtiar Netral dan Kompeten, Tepat Jadi Pj Gubernur DKI

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Cendekiawan yang juga anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie mengatakan, banyak PR berat yang menanti Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan. Karenanya, ia berharap pj haruslah yang figur memahami betul kondisi Jakarta dan jauh dari polarisasi.

"Ada tugas penting yang mesti segera disiapkan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta yang baru nanti. Yakni soal perubahan Undang-Undang tentang Kedudukan Ibukota Negara RI yang baru, yang rencananya tahun 2024 akan pindah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Ini tugas yang rumit. Dan itu harus betul betul dipahami pj," terang Jimly.

UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Ibukota Negara di DKI Jakarta akan berganti dengan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (Ibu Kota Nusantara). Dalam prosesnya pj akan banyak berperan dalam pergantian UU itu. 

"Jadi, secara hukum konstitusi, masih ada dua Ibukota. Segera cabut UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Ibukota Negara di DKI Jakarta," jelas Jimly.

Dikatakan Jimly, meski di UU yang baru tentang IKN akan otomatis menggantikan UU yang lama, namun masyarakat perlu tahu supaya tak rancu. Kecuali, misalnya, ada tambahan sebagai berikut: 'UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Perubahan/Pengganti UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Ibukota Negara di DKI Jakarta'.

Lebih lanjut, Prof Jimly memaparkan, bahwa selain perubahan UU tersebut bisa membantu kinerja presiden, Pj Gubernur DKI Jakarta yang baru juga harus bisa dan mampu bersinergi dengan Kemendagri dan dengan DPR RI untuk menyelesaikan UU yang baru.

Mengingat 'PR' penting tersebut, Jimly mengingatkan agar menghentikan polarisasi dan politik identitas di Jakarta. Ia juga meminta calon Pj Gubernur yang baru nanti mesti yang netral dari polarisasi dan politik identitas masa lalu.

Jimly menilai, sosok yang ideal untuk posisi pj Gubernur DKI adalah Bahtiar. Kata Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 ini, Bahtiar adalah figur yang tepat. Karena dia netral dan jauh dari politik identitas.

"Kemampuan beliau tak diragukan. Dia netral dan adil sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta yang baru. Selain memang karena sudah berpengalaman pernah jadi Pj Gubernur Provinsi Kepri," jelasnya.

Ia mengemukakan, sekarang ini perlu mengurangi imej politik dari jabatan kepala daerah. Mengingat mantan Gubernurnya berpeluang nyapres, maka penggantinya tidak boleh terbawa-bawa terus 'image' politik pencapresan itu.

"Nah, Bahtiar itu, di samping kualifikasi orangnya, 'positioning' tempat dia berasal, itu pas, lebih tepat kalau menurut saya. Dia bisa merangkul dua-duanya: dari istana karena dia orang pemerintah, dan dari DKI karena memang dia 'ngurusin' pemerintahan umum-kan. Maka, hubungannya dengan Pemda itu dekat selama ini. Jadi, dengan Pak Matali sebagai Walikota Jakarta Selatan... nah, Pak Matali sebagai mantan Walikota Jakarta Selatan selama ini dekat dengan saya. Dia jadi Sekda itu sudah pas," ujar Jimly.

Selain itu, Bahtiar lebih senior. Sementara Sekda Matali sebaiknya tetap jadi sekda. Sementara satu calon lainnya yakni dari Setpres itu sebenarnya untuk melayani presiden. Posisinya sekarang jauh lebih bergengsi daripada Pj DKI.

"Jadi, saya kira kalau dia diangkat jadi 'Pj', malah itu cermin yang tidak baik bagi presiden. Jadi, lebih baik dia terus melayani presiden lah... Nah, kalau dia masuk ke DKI, nantinya dia jadi figur politik karena yang dia gantikan adalah calon presiden. Nah, bisa saja dia bertentangan dengan calon presiden yang mantan gubernur. Kalau menang atau kalah, itu soal pilihan, makanya kalau dia jadi figur politik, bukan profesional lagi -- sekarang dia masih profesional -- makanya lebih baik dia melayani presiden," jelasnya.

Jimly menilai dari 3 calon ini semua memenuhi syarat. Tapi, secara "image" politik, yang paling baik itu Bahtiar.

":Lebih tepat menurut saya. Nah, Pak Jokowi ini pertimbangan politiknya lebih menonjol, apalagi kalau bisa diyakinkan oleh Menteri Dalam Negeri, saya rasa akan dipilihnya kalau objektif, ya yang dipilih itu Insya Allah Bahtiar," ucap Jimly.

"Di antara sekian kelebihan semua calon, kelebihan yang paling banyak, ya Bahtiar. Lamanya dia menjabat di Kemendagri, saya nggak tahu, jangan-jangan dia juga menjabat dipercaya Presiden sebagai 'Plt Provinsi Kepulauan Riau'. Jadi, sudah biasa. Jadi untuk menjadi Pj Gubernur DKl itu selama 2 tahun, itu mudah bagi dia," tambah Jimly.

DPD RI dari DKI Jakarta juga ke depan akan mudah berkolaborasi jika Gubernur Bahtiar.

"Bahtiar ini menguasai masalah di Kemendagri dan sering mewakili Mendagri di DPR RI. Dia juga kalau nanti jadi Gubernur DKI dan saya sebagai pribadi, ya lebih dekat dengan dia dan dia juga jadi lebih mudah kita berkomunikasi. Sehingga, kami di DPD RI DKI itu berempat, mudah untuk memberi dukungan 'full' kepada Pemprov DKI yang nanti dipimpin oleh Bahtiar. Hubungannya dengan partai-partai di DPR RI sudah terbiasa. Kalau Matali, belum," papar Jimly.

Jadi menurut Jimly, kalau DKI ingin menyelesaikan masalah sehubungan dengan undang-undang DKI, maka selayaknya Bahtiar lah yang dipilih.

"Jadi kalau saran saya kepada presiden, sudah. Dia yang dipilih (Bahtiar)," imbuhnya.