Wapres Akui Opsi Menaikkan BBM Paling Mungkin Ditempuh Pemerintah
Opsi lain yang digodok pemerintah adalah pembatasan konsumsi BBM bersubsidi hingga menambah nilai subsidi BBM.
KAMPAR, PEDOMANMEDIA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui ada sejumlah opsi yang memungkinkan ditempuh dalam mengatasi pembengkakan subsidi BBM. Namun kenaikan BBM menjadi alternatif yang paling mungkin diambil.
"Tunggu saja mudah-mudahan nanti ada solusi buat masyarakat, buat pemerintah, buat bangsa dan negara," kata Ma'ruf usai meninjau santripreneurship di Kampar, dikutip kompas.com, Kamis (25/8/2022).
Ma'ruf mengatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan sejumlah opsi di samping menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mencegah pembengkakan subsidi BBM.
Ia menyebutkan, opsi lain yang digodok pemerintah adalah pembatasan konsumsi BBM bersubsidi hingga menambah nilai subsidi BBM.
"Sekarang ini memang ada beberapa opsi sedang dipikirkan, apakah menaikkan harga, apakah membatasi, atau menambah subsidinya," kata Ma'ruf.
Kendati demikian, Ma'ruf mengakui penambahan nilai subsidi bakal mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, subsidi yang sudah disiapkan pemerintah pun kini membengkak akibat lonjakan harga energi di tingkat global.
Oleh karena itu, jika penambahan subsidi membahayakan APBN, maka opsi akan terbatas pada menaikkan harga BBM bersubsidi atau membatasi konsumsi BBM bersubsidi.
"Kalau ini membahayakan APBN, apakah dinaikkan atau tidak dinaikkan tapu dibatasi penggunaannya. Ini opsi-opsi yang sekarang lagi dibicarakan oleh pemerintah," ujar Ma'ruf.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengisyaratkan segera diumumkannya kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada pekan lalu.
Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga bahan BBM subsidi Pertalite dan Solar pada pekan ini. Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani APBN hingga Rp 502 triliun.
"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin pada Jumat (19/8/2022).
Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah harus mengkalkulasi dan berhati-hati sebelum membuat keputusan soal harga tersebut. Pasalnya, kata Jokowi, kenaikan harga BBM nantinya akan berdampak langsung kepada masyarakat luas.
"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati. Dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga," ujar Jokowi saat memberikan keterangan di TMII, Jakarta, usai menghadiri pengarahan KADIN provinsi seluruh Indonesia, Selasa (23/8/2022).
Jokowi melanjutkan, pemerintah juga harus menghitung dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Sebab, dampak tersebut nantinya juga akan merembet kepada daya beli masyarakat.
"Harus dihitung juga menaikkan inflasi yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya suruh menghitung betul hitung betul sebelum diputuskan," tegasnya.
Namun, saat ditanya kembali apakah kenaikan BBM bersubsidi akan dipastikan terjadi pada waktu dekat, kepala negara tidak memberikan tanggapan.
