Subsidi BBM Amburadul, Utang Luar Negeri Bisa Kian Meroket

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui subsidi bahan bakar minyak salah sasaran. Para pengamat menyebut situasi ini bisa mendorong kian meroketnya utang luar negeri.

"Memang ada kekeliruan pengelolaan subsidi BBM. Sistem kontrolnya lemah sehingga lebih banyak dinikmati orang-orang kaya," jelas analis ekonomi Sjamsul Ridjal, Rabu (6/7/2022).

Menurut Sjamsul, skema pengelolaan subsidi tidak cermat. Pola penyalurannya tidak terfilter dengan baik, yang menyebabkan suplai ikut menyentuh kelompok menengah ke atas.

Dengan situasi seperti ini, pemerintah memungkinkan kembali menambah utang luar negeri. Jika dalam 3 bulan utang membengkak hingga Rp7.000 triliun, maka kata Sjamsul, di periode berikutnya bisa naik di atas Rp100 triliun.

"Ini situasi yang saya rasa rumit bagi ekonomi kita. Kita terlalu banyak bergantung pada utang luar negeri. Akibatnya, saat penyaluran subsidi kacau seperti sekarang, kita tak punya terapi mengatasi itu," katanya

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, skema subsidi BBM akan diperketat. Terutama subsidi BBM untuk mencegah penyaluran pada kelompok yang tidak seharusnya menikmati subsidi.

Saat ini subsidi BBM dan LPG membengkak menjadi Rp520 triliun dari sebelumnya Rp443 triliun. Artinya ada kenaikan hampir Rp100 triliun.

Menurut Sri Mulyani, angka ini terlalu besar. Ia menjelaskan pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan subsidi listrik, BBM, dan LPG.

Sri Mulyani mengungkapkan jika menggunakan skema subsidi barang maka yang mengonsumsi lebih banyak orang kaya dibandingkan kelompok yang tidak mampu. Jika mau melakukan perubahan maka harus berhati-hati, terlebih lagi ancaman inflasi bisa menggerus daya beli masyarakat dan ketahanan APBN.

Selanjutnya, dia menyebutkan tambahan anggaran menjadi Rp 520 triliun cukup memadai untuk subsidi energi.

"Harga minyak naik turun dan membahas dengan Banggar dengan asumsi US$ 100 per barel, harga minyak sekarang US$ 120. Jadi pada kuartal di akhir tahun BPKP akan melakukan audit, jadi nanti lebih atau kurang anggarannya masuk ke 2023," jelas dia.

Sri Mulyani juga menyoroti tingginya harga minyak dunia. Ia mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena akan sangat berdampak pada ekonomi nasional.