Kata Pengusaha Soal Penghapusan Premium di 2021: Pertamax Harus Turun

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Pemerintah bakal menghapus penggunaan BBM jenis premium mulai Januari 2021. Kalangan pengusaha menanggapinya dengan berbagai asumsi.

Di Sulsel, pengusaha menyambut dengan baik. Namun ada sisi di mana pemerintah harus mulai memikirkan daya jangkau masyarakat pada Pertamax dan Pertalite.

"Sebenarnya kalau pun dihapus Premium nda masalah. Kita akan beralih ke Pertamax. Nah sekarang kita menunggu kebijakan apa yang bisa diambil ke depan," kata Andi Irwandi, pengusaha properti, Kamis (19/11/2020).

Kata Andi, apakah pemerintah berani menurunkan harga Pertamax dan Pertalite? Jika ada penyesuaian, maka kebijakan penghapusan itu tidak akan memengaruhi konsumsi masyarakat.

Tapi sebaliknya, jika harga tidak turun efeknya akan sangat terasa. Apalagi di tengah menurunnnya daya beli masyarakat.

"Jadi sebenarnya kuncinya di situ. Tak masalah asal Pertamax dan Pertalite turun harga," katanya.

Kebijakan penghapusan premium akan berlaku bertahap dimulai dari Pulau Jawa-Bali dan menyusul Indonesia timur. Jawa dan Bali akan diberlakukan efektif Januari 2021. Sementara Indonesia timur kemungkinan akan berlaku pada semester dua di tahun yang sama.

"Kebijakan ini memang sudah dirancang sejak 2015. Setelah melihat perkembangan yang ada, maka sosialisasi dimulai Januari. Selain Jawa, Bali juga Madura," ujar Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) MR Karliansyah.

Karliansyah mengatakan, Pertamina diberi waktu 2 tahun untuk menghapus premium. Menurutnya di banyak negara premium memang sudah tak digunakan. Harusnya sejak beberapa tahun lalu kebijakan ini diuji coba.

Pengamat energi dan sumber daya mineral Erlon Fadillah mengatakan, secara regulatif penghapusan premium memang sudah harus berlaku sejak tiga tahun lalu. Tetapi kesiapan teknis Pertamina memang belum sampai ke sana.

Tahun 2021 kata dia, harusnya sudah berlaku di seluruh Nusantara. Karena premium bukan lagi standar BBM yang ideal untuk sekarang ini.

"Saya kita tidak butuh waktu terlalu lama. 2021 semua provinsi sudah bisa berlaku. Tinggal bagaimana penyesuaian harga Pertalite dan Pertamax bisa dibuka lebih terjangkau," paparnya.

Erlon juga meyakini Indonesia timur sudah memungkinkan menerima perubahan itu. Jadi interval waktu penghapusan Premium di Tanah Air tidak perlu terlalu jauh antara satu provinsi dengan provinsi lain.