Soal Harga Pertamax, DPR: Pemerintah Tidak Konsisten

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Anggota DPR Fraksi PKS Mulyanto menolak kenaikan harga Pertamax menjadi Rp12.500. Mulyanto mengatakan, pemerintah tidak konsisten dalam mengambil kebijakan terkait harga BBM.

Mulyanto menyinggung di awal pandemi saat harga migas anjlok pemerintah tidak menurunkan harga Pertamax. Namun, sekarang saat harga migas naik malah harga BBM dinaikan.

"Ini kan tidak konsisten. Masyarakat pada posisi yang tidak diuntungkan," ujar Mulyanto dilansir dari Merdeka, Sabtu (2/4/2022).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengingatkan, seharusnya pemerintah mempertimbangkan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih karena pandemi Covid-19.

"Selain itu sudah seharusnya kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang masih belum pulih benar karena diterpa pandemi Covid-19 atau kalau dalam istilah ibu menkeu, agar tidak menimbulkan market shock," ujar Mulyanto.

Masyarakat juga jadi tidak bisa membedakan BBM umum dan BBM khusus penugasan dan BBM bersubsidi. Karena harga BBM diatur oleh pemerintah.

"Ke depan pemerintah harus konsisten terkait kebijakan BBM jenis umum, yang harganya bergerak sesuai mekanisme pasar. Biar pasar yang menentukan harga itu melalui kompetisi yang adil antara pertamina dan swasta lainnya, sehingga terbentuk harga yang fair," ujar Mulyanto.

Kenaikan Pertamax dinilai secara langsung juga akan menekan Pertalite, karena dapat diperkirakan pengguna Pertamax akan beralih ke Pertalite. Karena selisih harga yang cukup lebar antara Pertamax dan Pertalite akan mendorong terjadinya hal tersebut.

"Seharusnya Pemerintah segera membayar dana kompensasi bagi Pertamina yang selama ini tertunggak sebesar 100 triliun rupiah. Ini cara yg elegan untuk menyehatkan Pertamina," pungkas Mulyanto.