Stok Minyak Goreng tidak Stabil, DPRD Makassar Sentil Kemendag

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mendesak Kementerian Perdagangan dan DPR RI mengambil langkah konkret menyikapi kelangkaan minyak goreng. Subsidi yang diberikan pada minyak goreng curah dinilai belum menyelesaikan persoalan.

"Saya meminta Kementerian Perdagangan dan DPR secepatnya menindaki kelangkaan minyal goreng ini. Karena semua daerah di Indonesia mengeluh, dan ini sudah menjadi isu nasional bahkan Global," ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar William Laurin, kepada PEDOMANMEDIA, Rabu (30/03/2022).

Menurutnya, kelangkaan minyak goreng menjadi kapasitas pusat. Sebab, di Makassar hanya sebatas penekanan pada wilayah distributor saja.

Namun, sejauh ini kata William, pemerintah kota telah mengultimatum distributor agar terus menyuplai sebanyak mungkin minyak goreng ke pengecer dan masyarakat.

"Kita ini hanya meminta kepada distributor agar tidak menahan minyak goreng didistribusikan ke pengecer dan masyarakat. Sehingga kebutuhan masyarakat menggunakan minyak goreng bisa mencukupi," tutur Legislator PDIP itu.

Pada intinya, tambah William, solusi tepat agar stok minyak goreng ini terpenuhi Kementerian Perdagangan dan anggota DPR RI melakukan tindakan tegas terhadap produsen-produsen minyak goreng untuk segera meminimalisir kelangkaan minyak goreng.

"Intinya ada di pusat (Kementerian dan DPR RI) mengambil tindakan tegas. Saya rasa kalau ada ketegasan kelangkaan minyak goreng tidak akan terjadi," ketus William.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Makassar Arlien Ariesta mengatakan, Pemkot Makassar sudah melakukan berbagai upaya, misalnya melakukan intervensi dengan menerapkan subsidi minyak kemasan dengan harga Rp14 ribu per liter. Namun, kebijakan tersebut hanya bertahan dua bulan lebih, Pemerintah kemudian menghilangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak kemasan. Sementara harga minyak curah diberikan HET Rp14 ribu per liter.

"Ada beberapa kendala sehingga HET minyak goreng curah Rp14 ribu dan premium diserahkan ke mekanisme pasar," jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perdagangan Makassar Arlien Ariesta mengatakan, salah satu tugas Disdag adalah melakukan pemantauan harga di pasar. Apalagi, ketidak seimbangan antara permintaan minyak goreng dan ketersediaannya baik di retail maupun di pasar tradisional yang membuat stok terbatas.

Bahkan, kata dia, informasi dari Distributor, pre order yang dipesan lewat produsen hanya bisa dipenuhi 30 persen dari jumlah permintaan. "Memang stok terbatas, informasi dari distributor pre order mereka tidak terpenuhi 100 persen hanya 30 persen," jelasnya.

Penulis: Sakti Raja