Wacana Penundaan Pemilu Dikecam, Demokrat Sebut Ada Permufakatan Jahat

JAKARTA, PEDOMANMEDIA – Partai Demokrat menyatakan secara tegas menunda penundaan pemilu tahun 2024 sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan mengklaim bahwa ratusan juta orang Indonesia menginginkannya.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, jika penguasa elit sudah rakus kekuasaan, cara apa saja yang akan dicapai, data apa saja yang dicari-cari, dan untuk mendukung keinginan mereka. Herzaky mengingatkan jangan sampai pemerintahan sekarang menjadi rezim sewenang-wenang.

Kami cermati, ada orkestrasi secara kekuasaan, hasil permufakatan jahat dari elit, yang ingin melanggengkan. Dari upaya mengatasnamakan pengusaha tapi ternyata tidak ada satu pun pengusaha yang mengusulkan ini. negeri ini 267.000.000 jiwa," kata Herzaky, dikutip Viva, Minggu, (13/3/2022).

Herzaky menambahkan, permufakatan jahat yang dimaksud dimulai dari seorang yang dekat dengan Jokowi lalu mengusulkan penundaan pemilihan 2024, dan kemudian tiga hari kemudian ketua partai pemerintah menyatakan mendukung.

Setelah itu, di beberapa kota ada billboard-bilboard yang bertebaran mendukung Jokowi selama tiga periode.

"Terus, sibuk keliling sana-sini bertemu influencer. Wawancara sana-sini. Lalu, mengeluarkan data yang tidak jelas asal-usulnya. Belum lagi ada upaya menahan anggaran pemilu 2024. Benar-benar permufakatan jahat dari segelintir elite yang mabuk dan haus kekuasaan kalau benaran anggaran Pemilu 2024 tidak cair-cair juga, padahal ini amanah konstitusi," kata Herzaky.

Herzaky mengingatkan, data hasil survei kepuasaan atas pemerintahan Jokowi juga mau dijadikan sebagai dasar pembatalan pemilu 2024. Padahal, di survei-survei yang sama, ada pertanyaan yang benar-benar spesifik dan menanyakan pendapat rakyat tentang Jokowi tiga periode ataupun Jokowi ditambah dua tiga tahun pemerintahannya.

"Masih dari responden yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi, sebagian besar alias di atas 65 persen menolak mentah-mentah usulan Jokowi tiga periode maupun usulan penambahan dua atau tiga tahun. Jadi, jangan menafsirkan data sesuai dengan maunya sendiri," ujarnya.

Dia juga menyoroti pernyataan salah satu menteri Jokowi mengklaim mahadata (big data) dengan 110 juta warganet ingin pemilu ditunda. Dia ingin lembaga yang mengolah big data versi pemerintah itu diungkap ke publik. 

"Seperti apa mengambil datanya. 110 juta netizen bahas penundaan pemilu? Dari mana itu angkanya? Berapa persen itu dari total data yang diambil? Pengguna media sosialnya benaran manusia, atau seperti biasa, pendengung dan akun bot pendukung pemerintah?" dia bertanya-tanya.

"Bahaya kalau kita punya pemerintahan seperti ini: punya segala sumber yang diperlukan, tapi waktu dan tenaganya sepertinya lebih banyak dipakai untuk berupaya benar-benar berupaya, mengurusi rakyat yang susah, sedang kesulitan kesulitan karena pandemi," katanya.