Muh. Syakir : Sabtu, 12 Maret 2022 20:50
Hadi Ibrahim Baso

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar terus melontarkan kritik terkait sengkarut perparkiran. DPRD menuding banyak 'mafia' bermain karena direksi Perumda Parkir memberi ruang.

"Perumda Parkir tak memiliki ketegasan.

Entah apa masalahnya, tidak ada tindakan tegas. Hampir di mana-mana terjadi parkir liar,” ketus Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso, Sabtu (12/3/2022)..

Menurutnya, Perumda Parkir Makassar tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Dalam eksekusi persoalan, Perumda juga cenderung tak peduli.

"Akibatnya apa? Kita lihat parkir liar tumbuh di mana mana. Mereka dibiarkan. Nda tahu perumda kerjanya apa," kata Hadi.

Hadi menilai sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini juru parkir banyak yang tak kompeten. Mereka tak memberlakukan standar operasional prosedur (SOP) perparkiran di lapangan.

Ia mencontohkan, banyak juru parkir yang masih enggan memberikan karcis parkir. Padahal, itu menjadi tolok ukur pemasukan retribusi yang dipungut.

Hasilnya, banyak tempat-tempat yang semestinya punya potensi parkir tinggi malah memberikan kontribusi yang minim ke daerah.

“Potensi penghasilan parkir di Kota Makassar kami menghitung-hitung itu sebenarnya besar sekali. Cuma memang ini mafia-mafia banyak. Ini yang dibiarkan Perumda Parkir. Mafia dibiarkan main,” beber legislator PKS ini.

Menurutnya, fenomena ini terjadi di banyak kota besar. Ia menduga penyebabnya adalah tak ada pengelolaan dengan baik yang dilakukan Perumda Parkir.

“Persoalan ada yang backingi itu pasti terjadi, tinggal bagaimana sikap Perumda Parkir menindakinya,” ucapnya.

Sementara, Anggota Komisi B DPRD Makassar, Eric Horas menilai Perumda Parkir harus memiliki data update terkait area parkir yang berpotensi jadi sumber pendapatan Perumda Parkir. Kemudian, kata Eric, Perumda Parkir harus memiliki SOP dalam menjalankan sistem perparkiran yang ada.

"Saya lihat masih banyak kelemahan-kelemahan yang dilakukan Perumda Parkir. Salah satunya update data dan SOP nya. Dan ini tidak terealisasi," aku Legislator Gerindra itu.

Penulis: Sakti Raja