Putin Rilis Negara tak Bersahabat Sejak Invasi, tak Ada Indonesia
Sayangnya Rusia tidak menjelaskan lebih lanjut apa dampak daftar itu terhadap negara-negara yang masuk di dalamnya.
MOSKOW, PEDOMANMEDIA - Presiden Rusia Vladimir Putin menerbitkan dekrit terkait negara-negara yang tak bersahabat dengan Rusia sejak invasi ke Ukraina. Selain Uni Eropa dan AS, beberapa negara Asia juga masuk daftar.
Negara-negara itu dianggap tak bersahabat karena ikut menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Di Asia, ada Jepang dan Korsel. Nama Australia juga ada dalam dekrit.
Sementara itu Indonesia tidak disebutkan dalam rilis tersebut. Sejauh ini Indonesia memang tak bersikap agresif terhadap invasi Rusia ke Ukraina.
"Mereka yang ada dalam daftar dianggap telah mengambil tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia, perusahaan Rusia, dan warga negaranya," bunyi dekrit pemerintah Rusia dikutip dari TASS News Agency, Selasa (8/3/2022).
Berikut negara yang ada di dalam daftar
Di antaranya, Australia, Albania, Andorra, Inggris (termasuk Jersey, Anguilla, British Virgin Islands, Gibraltar), negara anggota Uni Eropa (UE), Islandia, Kanada, Liechtenstein, Mikronesia, Monako, Selandia Baru, Norwegia, Korea Selatan, San Marino dan Makedonia Utara.
Ada juga, Singapura, Amerika Serikat (AS), Taiwan, Ukraina, Montenegro, Swiss, dan Jepang,"
Sayangnya Rusia tidak menjelaskan lebih lanjut apa dampak daftar itu terhadap negara-negara yang masuk di dalamnya. Satu hal yang pasti disebutkan bahwa transaksi bisnis di Rusia yang melibatkan negara-negara yang masuk dalam daftar, harus dapat izin khusus terlebih dahulu dari pemerintah.
Semua kesepakatan perusahaan dengan perusahaan dan individu dari negara-negara yang ada dalam daftar, sebut dekrit tersebut, harus disetujui oleh Komisi Pengendalian Investasi Asing, yang dibentuk oleh Kremlin tahun 2008 untuk memantau investasi asing dalam sektor strategis.
"Semua aktivitas bisnis dan transaksi perusahaan Rusia dan warga negaranya terhadap perusahaan dan warga di dalam daftar negara tak bersahabat dengan Rusia harus mendapatkan persetujuan dan supervisi dalam investasinya," tulisnya.
Tidak hanya itu, dekrit tersebut juga menekankan bahwa setiap warga negara dan perusahaan Rusia, termasuk perusahaan negara, wilayah dan kota yang memiliki kewajiban valuta asing terhadap kreditor asing dari negara-negara yang tidak bersahabat, akan bisa membayarnya dalam mata uang Rubel Rusia.
Prosedur sementara ini berlaku untuk pembayaran melebihi 10 juta Rubel per bulan, atau jumlah yang sama dalam mata uang asing.
